Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah

Landasan Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah

 

×        Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi berikut :

o    NKRI dibagi atas daerah-daerahprovinsi dan daerah rpovinsi terbagi atas beberapa kebupaten / kota. Masing-masing kabupaten / kota memiliki daerah. Hal ini telah diatur berdasarkan UU.

o    Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

o    Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilu.

o    Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis.

o    Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

o    Pemerintah daerah berhak menetapkan paraturan daerah (perda) dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan.

o    Susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam UU.

×        Pasal 18 ini mengandung 4 pengertian pokok yaitu:

o    Negara kesatuan RI menganut system desentralisasi disamping system dekonsentrasi.

o    Menghendaki adanya UU untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

o    Menghendaki adanya DPRD sebagai cerminan daripada pemerintahan demokratis yang dilaksanakan dengan permusyawaratan / perwakilan.

×        UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

×        UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.