Kewenangan Pemerintah Pusat

 Kewenangan Pemerintah Pusat

• Politik luar negeri
  yang termasuk urusan politik luar negeri antara lain pengangkatan pejabat diplomatic menetapkan kebijakan luar negeri, membuat perjanjian dengan Negara lain.
• Pertahanan
  yang termasuk urusan pertahanan misalnya membentuk angkatan bersenjata, menyatakan perdamaian dan perang, menetapkan Negara dalam keadaan bahaya, menetapkan wajib militer, bela Negara.
• Keamanan
  yang termasuk urusan keamanan misalnya membentuk kepolisian Negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak siapa yang mengganggu keamanan.
• Yustisi
  yang termasuk urusan yustisi misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga permasyarakatan, memberikan grasi, amnesty, abolisi, dan rehabilitasi, membuat peraturan perundangan yang berskala nasional.
• Moneter dan fiksal nasional
  yang termasuk urusan moneter dan fiksal nasional misalnya kebijakan maktro ekonomi, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang.
• Agama
  yang termasuk urusan agama misalnya memberikan pengakuan terhadap keberadaan agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, menetapkan hari libur keagamaan.